RAKYAT MISKIN DAN TRAGEDI KEPURA-PURAAN

BERISLAM DI ANTARA KEMISKINAN

Kemiskinan adalah tanggung jawab kita, bukan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan politik tertentu atau bahkan dilecehkan

Selama ini isu kemiskinan masih merupakan komoditas politis yang  memiliki nilai jual dalam setiap percaturan suksesi kepemimpinan. Kemelaratan rakyat menjadi salah satu item yang paling banyak diangkat dalam kampanye-kampanye dan perebutan kekuasaan di Indonesia. Sekaligus menjadi agenda yang paling jarang mendapat perhatian serius pasca “drama” suksesi “kepemimpinan” berakhir. Layar telah dibuka dengan hingar-bingar janji dan sumpah meyakinkan yang tidak jarang diiringi “suap” politik dan lantas ditutup dengan penyelesaian yang tidak jelas juntrungnya, dimana semua omongan bisa saja menguap bersama panasnya belahan bumi tropis.

Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS) per Maret 2007, di Indonesia masih terdapat rakyat miskin dalam hitungan sekitar 30 juta warga negara atau berada pada prosentase 13 %. Jika dilihat dari nominal dan prosentase maka angka ini hanya terlihat kecil, hanya sekitar sepersepuluh dari jumlah rakyat Indonesia. Namun perlu diingat, BPS menetapkan bahwa penduduk yang disebut miskin diantaranya adalah yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5.500,00/ hari/ orang atau sekitar Rp 167.000,00/bulan/orang. Dengan standar yang hampir serupa pada Maret 2009 dapat dicatat bahwa 32,53 juta jiwa penduduk Indonesia (14,15 %) adalah penduduk miskin. Bisa dibayangkan dengan konsumsi sebesar Rp 5.500,00 per hari maka bagaimana kondisi masyarakat miskin tersebut hari ini? Makanan jenis apa yang mampu dikonsumsi oleh rakyat pada level ini? Seberapa lama mereka akan mampu bertahan hidup?

Penetapan standar kemiskinan yang bersifat demikian merupakan sebuah kamuflase belaka. Potret kemiskinan yang sebenarnya merupakan fenomena gunung es. Lebih banyak fakta yang berusaha disembunyikan dari pada yang terungkap, sekedar untuk memelihara sebuah “citra” semu. Pada Maret 2010 ini pun, standar yang digunakan tidak terlalu banyak berubah. Sementara kondisi perekonomian secara mikro dan makro telah mengalami pergeseran yang signifikan. Fenomena kemiskinan ini akan terlihat berbeda jika diukur dengan standar yang digunakan oleh World Bank. Bank Dunia menetapkan bahwa salah satu kriteria penduduk miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah 2 dolar/ hari atau dalam kurs saat ini adalah sekitar Rp 19.000,00/hari. Dengan menggunakan standar ini maka total penduduk miskin di Indonesia akan melonjak berada di atas 43 % dari seluruh jumlah penduduk atau mendekati angka 100 juta jiwa. Sudah banyak dimaklumi, World Bank merupakan salah satu gurita perekonomian kapitalis tingkat dunia. Keberadaan lembaga ini merupakan perpanjangan tangan dari hegemoni lobby zionisme, sebuah gerakan ideologis yang dengan kejam telah mendalangi genocida terhadap warga Palestina. Namun dilihat dari sisi manapun, rupanya, penetapan standar kemiskinan yang dilakukan oleh World Bank adalah “lebih manusiawi” daripada ukuran yang menjadi pijakan pemerintah Indonesia.

Belum lagi jika standar penentapan angka kemiskinan yang digunakan sebagai alat ukur didasarkan pada konsepsi Islam, maka potret kemiskinan di Indonesia akan semakin menampakkan wajah yang coreng moreng. Rasulullah Muhammad saw telah menetapkan bahwa seseorang baru bisa disebut kaya apabila memiliki harta simpanan pasca dikurangi konsumsi sebesar 50 dirham atau setara 148, 75 gram perak atau setara dengan 21,25 gram emas. Angka 50 dirham ini merupakan harta dalam bentuk stock yaitu harta yang benar-benar dimiliki, tidak termasuk aset seperti rumah dan sandang. Kedua hal tersebut sudah harus terpenuhi sebelumnya. Standar ini secara otomatis juga menjadi garis pembatas bagi standar kemiskinan.  Namun demikian pemilik kekayaan di atas 50 dirham, yang berarti batas seseorang dianggap kaya ini, tidak serta merta kemudian dapat dikenai kewajiban untuk menyangga keuangan publik. Zakat dalam Islam baru diwajibkan pada saat kekayaan mencapai angka 200 dirham yaitu empat kali di atas garis kemiskinan atau senilai dengan 85 gram emas. Dengan demikian jarak dari 50 sampai 200 dirham merupakan masyarakat mandiri yang tidak diwajibkan zakat atau tidak ikut menanggung keuangan publik namun juga tidak berhak atas dana kemiskinan. Jika masyarakat dibagi dalam 6 (enam) standar deviasi, maka masyarakat dengan kekayaan 0-50 dirham merupakan rakyat miskin, 51-200 dirham adalah empat bagian masyarakat mandiri,  dan satu bagian di atas 200 dirham adalah kelompok kaya. Dengan demikian kekayaan perorangan sebesar 50-200 dirham ini merupakan standar interval untuk survival kelurga. Keluarga dengan kepemilikan kekayaan demikian belum dikenai kewajiban untuk memikul keuangan negara melalui zakat. (Setiaji, 2005: 28-30). Dengan berkaca pada standar Rasulullah saw ini, maka berada diposisi angka berapakah tingkat kemiskinan di Indonesia ? (Harga 1 gram emas 22 karat saat ini sekitar Rp 290.000,00).

Berbeda dengan sistem keuangan kapitalisme, Islam menetapkan bahwa keuangan negara disangga oleh kelompok pemilik kekayaan di atas nishab zakat atau setara di atas 85 gram emas dengan terus menumbuhkan kemandirian dan pengembangan ekonomi bagi kalangan menengah ke bawah. Secara sederhana, golongan ekstrim kaya bertanggung jawab untuk menanggung beban sosial golongan ekstrim miskin dan ditengah-tengah antara kedua golongan tersebut terdapat kalangan masyarakat mandiri. Di pihak lain, ekonomi kapitalis menyangga kehidupan negara dengan memberikan pembebanan yang lebih besar kepada rakyat kelas menengah ke bawah. Secara umum dalam masyarakat kapitalis, golongan pemilik modal dibebani dengan pajak dengan prosentase yang lebih rendah dibandingkan rakyat kelas menegah ke bawah. Alasannya adalah untuk menarik penanaman modal yang lebih besar dan menjaga stabilitas perekonomian. Dalam perekonomian kapitalis, untuk menjaga agar tidak terjadi gejolak sosial yang memungkinkan terjadinya kondisi chaos, maka dilakukan kebijakan berupa penggelontoran dana-dana sosial, seperti bantuan kemiskinan, beras miskin, dana pengaman sosial, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Namun demikian harga yang harus dibayar oleh masyarakat kapitalis terlalu besar, terutama terkait dengan akibat dari dampak eksploitasi manusia sebagai faktor atau mesin ekonomi dan sistem free-fight-liberalism yang berjalan.

Untuk memahami model perekonomian kapitalis secara simulatif, ada sebuah PC-game menarik buatan Electronic Arts yang mampu menggambarkan mekanismenya secara bagus dan representatif. Jika pembaca adalah seorang penikmat game maka tidak ada salahnya anda mencoba memainkan SIM CITY 4. Dalam permainan ini anda akan berperan menjadi seorang wali kota yang memiliki kewenangan mengatur kota mulai dari penyediaan dan penataan lahan untuk pertanian, perumahan, perdagangan, dan kawasan industri. Juga mengatur kebutuhan rakyat akan sistem transportasi, keamanan, listrik, dan ketersediaan air bersih. Instrumen pembiayaan sebuah kota yang digunakan dalam permainan ini adalah berupa pemasukan dari pajak, retribusi, dan penanaman modal dari luar. Dalam pengaturan pajak terjadi pembedaan strata sosial dalam pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah kota. Pemukim kaya baik dari kalangan industri, komersial, maupun masyarakat menanggung beban pajak dengan prosentase yang lebih ringan dibandingkan rakyat kelas menengah ke bawah. Fungsinya dari kebijakan ini adalah untuk menarik para pemukim kaya dan investor bersedia memberikan kontribusi dengan membangun infrastruktur dan instrumen perekonomian di wilayahnya. Sementara itu rakyat kelas menengah ke bawah, yang dalam game simulasi menjadi warga dengan kuantitas yang dominan, tetap akan tertarik untuk menjadi pemukim dengan adanya daya tarik kota berupa ketersediaan lapangan pekerjaan, mimpi kehidupan yang lebih layak, dan janji-janji kesuksesan bersama kota yang sedang tumbuh menjadi kawasan metropolitan. Meskipun demikian prosentase pajak yang harus ditanggung oleh penduduk kelas menengah ke bawah adalah lebih besar dari kalangan penduduk elit. Demikianlah hal yang sama juga  berlaku dalam dunia kapitalis dan liberal, dimana “penindasan” merupakan salah satu deret prestasi yang seolah menjadi bagian dari kepanjangan nama lengkapnya.

Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan solusi baru bagi masyarakat penting dilakukan. Sikap Rasulullah terhadap seorang peminta-minta pantas ditempatkan sebagai sumber inspirasi utama. Suatu hari seorang lelaki berkunjung hendak meminta bantuan material untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarganya kepada Nabi. Nabi melihat bahwa lelaki itu masih memiliki fisik yang kuat. Lelaki itu juga menegaskan bahwa ia masih memiliki sejumlah harta yang bisa dijual. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan lelaki itu untuk menjual hartanya dan hasilnya digunakan untuk membeli sebuah kapak serta sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelurganya. Singkat cerita, lelaki tersebut akhirnya memiliki mata pencaharian sebagai penjual kayu bakar. Ia bukan lagi seorang “peminta-minta” dan dengan demikian martabatnya dapat dipelihara dihadapan sesamanya. Islam juga menekankan sisi lain yang lebih signifikan dalam pemeliharaan martabat manusia di hadapan Allah, yaitu ketakwaan. Konsep yang terakhir ini akan banyak berpengaruh dalam mewujudkan aset mentalitas dan moralitas bagi model pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, model-model pengentasan kemisikinan yang mampu menempatkan martabat manusia untuk berjalan tanpa menyeleweng dari fithrah penciptaan secara menyeluruh harus senantiasa diupayakan.

 

ANTARA MENTALITAS DAN POTENSI

Salah satu komponen yang penting dalam pengentasan kemiskinan selalu berhubungan dengan mentalitas. Tidak hanya terbatas bagi kalangan pemimpin namun juga mencakup pembentukan karakter bagi rakyat yang hendak dibangun. Tanpa pembentukan karakter moral yang baik semua program yang dirancang secara matang hanya akan menjadi “bulan-bulanan” bagi mereka yang mencoba ikut berpartisipasi untuk mempertebal kocek sendiri. Sudah tentu mentalitas yang bersifat demikian harus ditambat sejak dini sehingga laju pertumbuhan yang diharapkan takkan terhambat.

Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad saw juga memberikan kriteria lain dalam penanganan kemiskinan. Kriteria-kriteria selanjutnya umumnya terkait dengan persoalan mentalitas. Misalnya tidak meminta-minta dengan cara yang memaksa (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits lain diterangkan bahwa orang yang disebut meminta dengan paksa adalah orang yang masih memiliki harta seharga satu uqiyah. Penyaluran harta dari keuangan negara yang berasal dari shadaqah tidak diperkenankan untuk membiayai dana konsumsi orang kaya dan orang yang masih mampu berusaha dan produktif (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan Nasai). Dalam Islam meskipun standar ukur kemiskinan telah ditetapkan, namun budaya malu juga tetap dikembangkan. Sumber daya manusia yang memiliki memiliki mentalitas miskin, seperti pejabat dan penanggung jawab amanah yang mencaplok dana rakyat harus disadarkan dan atau dihukum sesuai dengan ketentuan hukum had. Sebab jika tidak, maka secara teknis lebih dari 80 % warga negara ini adalah rakyat miskin (baik miskin material maupun mental) sehingga keuangan negara yang tersedia tidak akan mungkin mencukupi bagi semua orang dan program pemberdayaan masyarakat akan berada pada posisi jauh panggang dari api.

Indonesia, negeri kita tercinta ini, sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh menjadi salah satu bangsa yang terhormat dihadapan negara-negara yang lain. Hanya saja salah satu hal yang belum terpenuhi untuk melengkapi syaratnya, negara kita belum pernah memiliki pemimpin yang mampu menjaga kehormatannya dengan memiliki visi kerakyatan yang jelas. Lebih jelas lagi, kita membutuhkan kepemimpinan yang “tidak gila hormat” dan tidak bermental kacung di hadapan bangsa lain yang dianggap lebih berkuasa.

Bukti-bukti kegagalan sistem yang diakibatkan mentalitas yang belum terbangun dengan baik, boleh dikatakan melimpah ruah. Dalam bidang perbankan misalnya, sedikitnya di Indonesia terdapat 23 bank umum nasional yang dimiliki asing dengan penguasaan di atas 44,5 % dari total saham agresif yang menggarap pasar hingga ke pedesaan. Hal ini menyebabkan pangsa pasar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berpotensi membiayai sektor keuangan mikro, kecil, dan menengah mengalami penyusutan pangsa pasar. Imbasnya pemberdayaan rakyat kecil berupa bersifat sokongan finansial berupa modal kerja semakin menurun akibat dana masyarakat yang mampu dihimpun tidak berjalan pada aliran yang seharusnya. Dalam penanganan Sumber Daya dan kekayaan Alam, sejak tahun 1969 sampai hari ini tercatat 80 % sumber daya alam dan aset Indonesia telah dikuasai oleh asing. Sekitar 70 % sumber daya dan aset penting itu berada dalam kepemilikan Amerika Serikat. Dari temuan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 1970 pemerintah Indonesia telah membuat 4.524 perjanjian hutang (loan agreement) dengan pihak luar negeri. Nilai secara keseluruhan belum diketahui dengan pasti. Waktu itu Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, sempat memperkirakan bahwa jumlahnya antara Rp 450 trilyun hingga Rp 1.600 trilyun. Hal yang membuat miris, dari jumlah perkiraan hutang sebesar itu, ternyata yang bisa dimanfaatkan hanya sebesar 44 %. Sisanya sebanyak 56 % adalah dana yang tersia-sia alias mubadzir. dana Luar Negeri berupa hutang ini sebenarnya lebih berperan sebagai jebakan yang menjerumuskan daripada sebagai hutang yang menolong.

Dalam bidang ekploitasi kekayaan alam berupa minyak dan gas (migas), dari 120 KPS (Kontraktor Profit Sharing), 90 % adalah milik asing. Produksi minyak kita dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Meskipun kondisinya demikian, namun cost recovery yang harus ditanggung oleh pemerintah justru semakin meningkat. Dalam RAPBN 2010, pemerintah menetapkan cost recovery sebesar USD 13, 1 Milyar, naik dari USD 11,05 Milyar dari tahun 2009. Dengan kenaikan ini, Indonesia hanya mampu meningkatkan produksi minyak 5.000 barrel per hari dan gas 232 MMBTU per hari. Dari total produksi 1 juta barrel/hari, hasil produksi Pertamina hanya mencakup 75.000 barrel/hari atau sebanding dengan jumlah produksi Medco, sebuah perusahan minyak swasta nasional. Total produksi tersebut ternyata justru digenapi oleh perusahaan-perusahaan asing seperti Chevron yang memiliki kapasitas produksi 450.000 barrel/hari. Hal yang cukup memprihatinkan adalah ladang-ladang minyak dan gas nasional secara perlahan-lahan dikuasai oleh asing karena aturan untuk menggarap berbagai proyek eksplorasi minyak bumi dan gas di tanah air harus melalui tender internasional. Sementara kondisi pengusaha dan perusahaan nasional dan swasta pribumi kurang mampu menghadapi persaingan dalam kancah yang lebih mendunia. Dengan demikian dapat dipahami mengapa pemerintah kita sering tidak berdaya menghadapi peningkatan harga komoditas BBM yang mengabaikan keberpihakan terhadap rakyat. Sejak awal bukan hanya tidak berani unjuk gigi, namun memang telah kehilangan gusi.

Hal tersebut belum mempertimbangkan bidang-bidang yang lain. Sekitar 96,6 % muatan angkutan laut dari Indonesia saat ini ditangai oleh kapal-kapal asing. Juga 46,8 % muatan laut dalam negeri dikuasai oleh kapal berbendera asing. Juga belum sempat memotret dan mengidentifikasi kemiskinan yang menggejala disekitar ladang-ladang kekayaan negeri ini yang diekplorasi dan dieksploitasi oleh kapitalis asing. Dalam company profilenya pada tahun 2002, Freeport telah mencatat rekor penjualan tembaga sebesar 1,5 juta proud net; 2,3 juta ons emas, dan mengapalkan rata-rata 2,8 juta metrik ton per tahun. Hal ini belum mencakup sumber daya alam Papua lain berupa kandungan bijih uranium dimana isu ini sempat mencuat beberapa waktu lalu. Sementara itu dipihak lain, kondisi kekayaan alam Papua yang sedemikian rupa ternyata tidak mampu dinikmati oleh penduduk setempat yang masih terus berada dalam keterpurukan dan tidak jarang terjadi kasus kekurangan pangan yang mencuat sebagai berita busung lapar. Hal ini belum termasuk resiko kerusakan alam yang harus ditanggung oleh penduduk Papua, akibat penggunaan bahan kimia berlebihan dan eksplorasi serakah yang tidak mempertimbangkan keharmonisan hidup bersama alam.

Kendali asing atas pemerintahan bukan merupakan hal yang rahasia lagi bagi kita. Sejumlah operator pembuat undang-undang asing disejumlah lembaga strategis negara dapat diidentifikasi dengan mudah. Ada Arthur J. Mann dan Burden B. Stephen di Departemen Keuangan. Thomas A. Timberg menjadi penasihat skala kecil dan Susan L. Baker menjadi konsultan bidang konstrukturisasi Perbankan di Bank Indonesia. Sementara itu di Deperindag dapat ditemukan nama Ethepen L. Magiera, konsultan ahli Perdagangan Internasional dan Gary Goodpaster ahli desentralisasi, internal carriers to trade and local discriminatory action. Sementara itu Kementrian Usaha Kecil dan Menegah Koperasi telah dimasuki Robert C. Rice ahli small and medium enterprice. Juga tidak ketinggalan Kementrian Kominfo ada operator undang-undang bernama Harry F. Darby, ahli regulasi komunikasi. Di Departmen Hukum dan HAM terdapat Paul H. Brietzke, seorang legal advisor. Peran mereka sangat jelas bukan hanya sebagai operator pembuat undang-undang, namun juga sebagai konsultan, nama lain yang lebih halus untuk menyebut “tukang perintah” dan “juru komando”.

Sungguh Indonesia hanya akan bisa dibangun dengan segenap kesungguhan (mujahadah) bangsa Indonesia. Kata-kata slogan dan janji-janji beracun takkan mampu lagi menyehatkan jiwa dan raga bangsa ini. Sistem yang benar sudah seharusnya diterapkan tanpa banyak mau menunggu waktu. Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu memiliki inisiatif dan ikhtiar untuk mengubah nasib mereka sendiri. Tak perlu lagi ada kepura-puraan di antara kita. Sudah saatnya umat Islam lebih serius untuk mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep-konsep Islam dimana hal ini tidak dilarang. Konsep Islam, meskipun belum dilaksanakan secara totalitas (kaffah), telah terbukti dan diakui mampu diaplikasikan untuk menangani sektor keuangan mikro secara solutif. Konsep-konsep tersebut antara lain telah maujud dalam perbankan syariah, Baitul Mal wa Tamwil, Lembaga Amil Zakat, dan Pegadaian Syariah. Maka sudah saatnya pula sistem keuangan makro berdasarkan konsepsi Islam dirujuk, dicerna, dan dirumuskan secara aplikatif. Sekarang, sudah saatnya umat Islam berperan serta lebih proaktif membantu pemerintah untuk menyikapi pengentasan kemiskinan di Indonesia. (Susiyanto)

 

Data Pendukung:

  • Materi Pelatihan Hak Azasi Manusia PUSHAM UII
  • Data Biro Pusat Statistik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: