HUKUM POTONG TANGAN, KEJAM ?

PENGANTAR

Tidak semua teman muslim saya mau menempatkan diri sebagai hamba yang baik dengan menerima perintah Allah sebagai bentuk bakti yang tulus. Termasuk dalam sebuah obrolan yang terjadi, seorang kawan sempat melontarkan ucapan sumbang bahwa Islam merupakan agama yang tidak menghormati Human Rights dan syariat Islam merupakan peraturan hidup yang primitive. Untuk mendukung argumentasinya, beliau mengemukakan contoh penerapan hadd berupa pemberlakuan potong tangan terhadap pencuri, yang dianggapnya, tidak sesuai dengan sifat kemanusiaan. Pemahaman demikian kita sadari telah berkembang sebagai salah satu argumentasi dalam penolakan terhadap penerapan hukum Islam. Bisa dilacak sampai kepada pemikiran orientalis dalam memandang dan menempatkan Islam.1 Tentang bagaimana pandangan tersebut merasuk ke dalam framework berfikir muslim, saya menilai penyebabnya lebih banyak dikarenakan minus pemahaman umat, terutama terhadap sifat integral dan komprehensif dalam worldview Islam.

Penjelasan terhadap kesalahpahaman tersebut diperlukan untuk meminimalkan berlarutnya pemahaman yang kurang pada tempatnya. Harapannya, anda bersedia mencermati setiap bagian yang tulisan ini tanpa melewatkannya agar mendapatkan gambaran menyeluruh dari pembahasan ini dan tidak terjadi kesalahpahaman pada tataran selanjutnya. Namun jika anda tidak cukup memiliki waktu maka silakan langsung merujuk pada bagian kesimpulan akhir.

Adapun makalah ini akan saya bahas dengan urutan sebagai berikut :

  1. Sifat Integralistik Tauhid dalam ajaran Islam

  2. Mengapa Barat menganggap hukum potong tangan menakutkan ?

  3. Pada saat mana hukum potong tangan dilaksanakan ?

SIFAT INTEGRALISTIK TAUHID

Harus digarisbawahi, konsep tauhid tidak sama dengan monotheisme. Pembahasan monothesime berkutat pada pemahaman tentang sifat ketuhanan yang tunggal. Dalam monotheisme ketuhanan yang tunggal tersebut dalam jauharnya bisa saja menjadi tiga, empat, atau bahkan tidak terhitung.2 Sedangkan tauhid memiliki obyek kajian yang tidak hanya terbatas membahas konsep ketuhanan namun menjiwai hampir seluruh kajian keislaman. Tauhid adalah ajaran pokok dalam Islam,3 yang kemudian dijabarkan sebagai semangat ajaran Islam yang bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan dalam worldview Islam.

DR. Hamid Fahmy Zarkasyi memberikan rumusan worldview Islam dibandingkan dengan worldview Barat sebagai berikut :4

WORLDVIEW ISLAM

WORLDVIEW BARAT

1

Prinsip: Tawhidi

Prinsip: dichotomic

2

Asas: wahyu, hadits, akal, pengalaman, intuisi.

Asas: rasio, spekulasi filosofis.

3

Sifat: otentisitas dan finalitas

Sifat: rasionalitas, terbuka, dan selalu berubah.

4

Makna realitas: berdasarkan kajian metafisis

Makna realitas: pandangan social, cultural, empiris

5

Obyek kajian: visible dan invisible

Obyek kajian: tata nilai masyarakat.

Secara sederhana, ajaran dalam Islam memiliki keterkaitan dan kesinambungan antara satu dengan lainnya (prinsip tawhidiy). Ajaran Islam menolak sekulerisme karena tidak sesuai dengan semangat Tauhid. Oleh karena itulah maka agama dan pemerintahan, dunia dan akhirat, tidak dapat dipisahkan.

MENGAPA BARAT MENGANGGAP HUKUM POTONG TANGAN MENAKUTKAN ?

Seringkali kajian orientalis menempatkan kajian terhadap sebuah objek ajaran Islam dengan memisahkannya dari obyek ajaran lainnya. Akibatnya, jelas kepahaman menyeluruh sukar dihasilkan akibat upaya memahami secara parsial tersebut. Kajian dalam kesarjanaan Barat seringkali terjebak menyamakan konsep tauhid dan monoteheisme sacara sejajar. Sehingga pembahasan tentang sifat tauhid biasanya hanya berkutat pada masalah ketuhanan dan bukan pada semangat islam yang ajarannya bersifat integralistik dan komprehensif.

Berkaitan dengan hukum potong tangan, biasanya kajian Barat lebih difokuskan kepada material source berupa kitab fikih sedangkan kitab-kitab yang tidak bertema demikian cenderung diabaikan. Pembahasan dalam kitab fikih klasik biasanya bersifat tematik dimana setiap pembahasan dikelompokkan berdasarkan tema kajian tertentu. Model kajian yang tersentral pada tema-tema yang terpilih biasanya bersifat mandiri dan kelemahannya keterkaitan dengan kajian lainnya kurang mendapat perhatian. Hukum potong tangan dalam kitab fikih umumnya dibahas sebagai hukum positif dan logika agama yang membangun sanksi hukum tersebut nyaris kurang ditampilkan.

Bagi muslim hal demikian cenderung tidak bermasalah sebab kalangan muslim secara umum terbiasa pula dengan kajian-kajian aqidah, akhlak, tafsir, dan lain sebagainya serta pengamalan Islam secara kaffah sehingga mengantarkan kepada pemahaman yang utuh. Namun bagi pengkaji Barat yang hanya berkonsentrasi terhadap satu bidang kajian maka akan mempengaruhi daya tangkap terhadap sebuah persoalan. Barat berusaha memahami Islam dengan memilih bentuk spesialisasi kajian dengan kelemahan tersebut, sehingga wajar dalam menilai hukum potong tangan lebih memusatkan kepada aspek kajian yang parsial dan melepaskannya dari logika keagamaan yang seharusnya mengemuka sebagai landasan rasionalitas kajian tersebut.

Tidak heran jika kemudian sarjana barat kemudian justru menghasilkan karya problematik, kurang komperehensif, dan bersifat destruktif terhadap paham yang hidup dalam pemikiran muslim sendiri.

PADA SAAT MANA HUKUM POTONG TANGAN DILAKSANAKAN ?

Pelaksanaan hukum potong tangan hanya diberlakukan dalam sebuah sistem pemerintahan yang menganut Syariat Islam. Dengan berlakunya syariat Islam tidak serta merta hukum hadd tersebut dilaksanakan. Ada norma, nilai, dan logika keagamaan yang harus dipahami dalam pemerintahan Islam.

Dalam Islam, kekuasaan berbasis syariat (baca : khilafah) memiliki dua fungsi yaitu :5

  1. Fungsi pertama, memfasilitasi umat melaksanakan petunjuk Allah, termasuk di dalamnya mengatur agar manusia sebagai khalifah fil ardhi mampu memakmurkan bumi.

  2. Fungsi kedua, menegakkan keadilan berdasarkan petunjuk Allah

Hukum potong tangan bisa dilaksanakan apabila sebuah Negara Islam telah mengalami kemakmuran dan keadilan tegak. Oleh karena itu pemimpin Negara Islam harus berusaha penuh menjalankan tugasnya guna melaksanakan kedua tujuan pokok tersebut, termasuk mengatur distribusi keuangan.6 Jika pemimpin belum dapat menjalankan tugas tersebut maka bukan saja hukum potong tangan belum diterapkan namun terjadi mekanisme penggantian kepemimpinan.

Kisah Umar mengenai penundaan hukuman potong tangan bisa menjadi gambaran tentang hal ini. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khaththab mengadili seorang yang mencuri di rumah tetangganya yang kaya. Setelah melalui prosesi pengadilan diketahui bahwa tindak kriminal tersebut terpaksa dilakukan guna mencukupi kebutuhan pokok paling mendesak berupa bahan makanan. Sang pencuri tidak dihukum potong tangan. Justru orang kaya yang melaporkan sang pencuri mendapatkan hukuman setimpal, sebab dia memiliki kelebihan harta sementara tetangganya dibiarkan miskin sehingga terpaksa mencuri. Kaum miskin memiliki hak atas sebagian harta golongan hartawan dalam sistem distribusi kekayaan dalam Islam.7

Tindakan Umar di atas bukan merupakan peningkaran terhadap syariat potong tangan sebagaimana disebutkan oleh sebagian kalangan. Namun merupakan pengamalan perkataan Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa hukum potong tangan tidak dapat dilaksanakan dalam kondisi negara yang rakyatnya mengalami kelaparan yang memaksa.8 Ibnu Qayyim al Jauziyyah menjelaskan bahwa tindakan Umar tersebut lebih didorong oleh adanya syubhat (ketidakjelasan) atas perkara hukum berupa kebutuhan pokok pelaku akan makanan, sehingga menyebabkan hukum potong tangan tidak dilaksanakan.9 Sedangkan Rasulullah menyatakan bahwa “ Al hudud yasquthu bi asy syubuhat ” (sanksi hudud terputus oleh adanya syubhat-syubhat).10

Kejadian pada masa pemerintahan Umar bin Khaththab di atas setidaknya telah menjelaskan bahwa dengan berlakunya syariat Islam tidak dengan serta merta hukum potong tangan berlaku. Ada pun dalam sebuah negara yang makmur dengan rakyat berkecukupan, fungsi Baitul mal yang melayani masyarakat miskin dapat berjalan, tunjangan negara diberlakukan, dan pekerjaan mudah didapatkan maka hukum potong tangan bisa berlaku bagi bagi tindakan pencurian sesuai dengan kriteria hadd, yaitu minimal satu nishab,11 pencuri telah dewasa, sehat secara mental, barang yang dicuri memang telah tersimpan dengan baik12 sehingga jelas diketahui kepemilikannya, pencuri tidak memiliki alasan bahwa dia berhak atas barang yang dicurinya,13 dan pelaku tetap harus mengembalikan harta yang diambilnya tanpa hak berdasarkan keputusan pengadilan. Selain itu orang yang dipaksa melakukan tindak pencurian tidak dikenakan hukuman potong tangan.

Secara mudahnya dalam negara yang telah makmur dan kebutuhan individu yang mendasar telah tercukupi namun terdapat oknum yang mencuri maka tentu keinginan mencuri itu lebih didorong oleh kelainan jiwanya (nafsu) atau mentalitas yang kurang baik dan bukan dipicu kebutuhannya. Saya kira ahli jiwa pun akan sepakat jika oknum tersebut melakukan kejahatan lebih dikarenakan kelainan mental. Maka hukum potong tangan tersebut diberlakukan dengan fungsi sebagai shock therapy, edukasi, dan tindakan preventif terhadap meluasnya kejahatan.

KESIMPULAN

Hukum potong tangan dilaksanakan dalam sebuah pemerintahan Islam yang telah menjamin kemakmuran rakyatnya. Termasuk hal tersebut berlakunya sistem distribusi kekayaan seperti zakat, shodaqoh, dan lain-lain. Dalam sebuah kondisi masyarakat demikian, maka aksi pencurian terhadap harta orang lain jelas tidak beralasan. Ahli kejiwaan pun akan sepakat bahwa pencurian pada masa kemakmuran dan mudahnya mencari pekerjaan halal, lebih banyak didukung oleh nafsu dan kelainan mental daripada kebutuhan hidup. Maka dalam kondisi demikian hukum potong ditetapkan sebagai shock therapy yang berfungsi sebagai edukasi, sanksi, tindakan preventif, dan menjamin keamanan secara meluas. Sedangkan persyaratan pelaksanaannya pun diatur dengan berbagi syarat dan diharuskan berdasarkan penyidikan dan penyelidikan yang memadai.

1 Hukum Islam dalam pandangan Barat sering digambarkan sebagai hukum liar produk budaya sebuah bangsa biadab dari abad ke 7. Misalnya lihat Ali Dashti. 23 Years : A Study of Prophetic Career of Muhammad. (George Allen and Unwin, London, 1985). Hal. 56. Robert Morrey, dalam karyanya yang kontroversial dan penuh manipulasi terhadap data hsitoris dan penafsiran sumber pokok ajaran Islam, The Islamic Invasion, menggambarkan Islam sebagai ajaran yang dipenuhi kekerasan dan intoleransi. Robert Morrey. The Islamic Invasion : Confronting The World’s Fastest Growing Religion. (Christian Scholar Press, Las Vegas, 1992). Hal. 17-20. Juga kemunculan film bertajuk “Fitna” merupakan sebuah bukti Islamophobia terhadap perkembangan ajaran Islam disebabkan oleh framework cara pandang Barat terhadap Islam di dunia Barat secara bias selama berabad-abad.

2 Dalam hal ini sifat monotheisme bisa dijelaskan sebagai konsep penyederhanaan dan perkembangan lebih lanjut dari politheisme. Misalnya konsep Trinitas dikonstruk oleh ajaran pagan sebelumnya. Sebagai contoh pengaruh ajaran Mesir kuno yang mempertuhan Osisris, Horus, dan Typhon. Di Skandinavia Kuno dengan Odin, Thor, dan Frey. Masyarakat Persia Kuno mengenal Orosmasde, Mthra, dan Arimanus. Masyarakat Romawi sendiri, pada saat menjadi penyelenggara Konsili Nicea yang menetapkan Yesus sebagai Tuhan pada tahun 325 M, mengenal Zeus, Hercules, dan Hera. Masyarakat Yunani mengenal Orphic Phanes, Ericapeus, dan Metis. Sedangkan konsep Trimurti didasarkan kepada pengalaman bangsa India yang memiliki banyak dewa kemudian pada perkembangan selanjutnya memusatkan pilihan kepada 3 Dewa utama yaitu Brahma (Pencipta), Wisnu (Pemelihara), dan Syiwa (Perusak).

3 Musa Asy’arie. Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al Quran . (LESFI, Yogyakarta, 1992). Hal. 6

4 DR. Hamid Fahmy Zarkasyi. Worldview Sebagai Asas Epistemologi Islam. Dalam Majalah ISLAMIA Thn. II, 2005. Hal. 13

5 Selengkapnya lihat KH. Moenawar Khalil. Khalifah (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan Al Quran dan Sunnah. Cet. II. (Ramadhani, Surakarta,1968). Hal. 30

6 Qs. 59 : 7 yang menyatakan bahwa harta hendaknya tidak hanya beredar pada kalangan tertentu. Ayat ini sebenarnya berhubungan dengan distribusi rampasan perang. Sedangkan ayat lain, Qs. 70 :25 menyatakan perintah tentang distribusi kekayaan terhadap yang membutuhkan.

7 Dalam Islam, distribusi kekayaan berpusat kepada kepemilikan Allah, sehingga Allah lebih berhak membagi kekayaan berdasarkan ketentuan-Nya termasuk kepada kalangan fakir dan miskin. Dengan demikian partisipasi dalam proses produksi bukan satu-satunya sumber adanya hak atas kekayaan. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memandang bahwa hak atas kekayaan didasarkan partisipasi atas proses produksi saja. Jadi dalam Islam hak atas kekayaan dibagi menjadi dua. Pertama mereka yang memiliki hak utama yaitu kalangan yang berpartisipasi langsung terhadap proses produksi. Misalnya pengusaha, pekerja, pemilik factor produksi, dan lain-lain. Kedua mereka yang memiliki hak turunan yaitu kalngan yang tidak ikut berpartisipasi dalam factor produksi. Dalam hal ini, sebuah Negara muslim, kalangan hartawan menanggung biaya penyelenggaran negara. Sementara Negara kapitalis membebankan biaya penyelenggaraan Negara dengan pajak yang tinggi terhadap kalangan bawah dan prosentase pajak rendah bagi kalangan atas. Selengkapnya lihat Mufti Muhammad Shafi. Distribusi Kekayaan dalam Islam. (terjemah dari Distribution of wealth of Islam). (Ramadhani, Surakarta, 1986). Hal. 14-22

8 Diriwayatkan dari Makhul ra bahwa Rasulullah menyatakan La qath’a fi maja ‘ah mudhthar (Tidak ada potong tangan pada masa kelaparan yang memaksa). Hadits ini merupakan takhsis dari ketentuan umum potong tangan dalam Al Quran Surat 5 : 38. Lihat Abdurrahman al Maliki. Nidham al ‘Uqubat. (Dar al Bayariq, Beirut, 1990). Hal. 68

9 Penjelasan selengkapnya baca Busthami Muhammad Said. Pembaruan antara Modernisme dan Tajdiduddin. (terjemah Ibnu Marjan dan Ibaddurrahman dalam Mafhum Tajdid ad Din). (PT. Wacana Lazuardi Amanah, Bekasi, 1995). Hal. 306-307

10 Jalaluddin As Suyuthi. Al Asybah wa an Nadha’ir fi al Furu’. (Maktabah wa Mathba’ah Usaha Keluarga, Semarang, tt). Hal. 84

11 Satu nishab sekurangnya sama atau seharga dengan 93, 6 gram emas. Jadi jika harga 1 gram emas adalah Rp 100.000,00 maka potong tangan bisa dilaksanakan jika pencuri telah mengambil harta tanpa hak senilai kurang lebih Rp 9.360.000,00. Selanjutnya lihat Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam. (Sinar Baru, Bandung,1990). Hal. 406-407

12 Misalnya berada di dalam rumah atau berada di dalam almari atau berada dalam kebun yang dipagari sehingga secara dhahir diketahui bahwa barang tersebut merupakan hak milik sah seseorang dan telah disimpan secara wajar.

13 Anak yang mencuri harta orang tuanya atau istri mengambil milik suaminya tidak dikenai hadd potong tangan

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: